ARTIKEL
TENTANG PENGANGGURAN DAN KETENAGAKERJAAN
Jumlah tenaga kerja dalam perekonomian yang secara
aktif mencari kerja tetapi belum memperolehnya. Tingkat
pengangguran adalah perbandingan (dinyatakan dalam persen) di antara
jumlah tenaga kerja yang menganggur dengan jumlah tenaga kerja pada suatu waktu
tertentu. Pengangguran sekarela adalah orang yang berada dalam lingkungan umur
tenaga kerja (15-64 tahun) yang tidak secara aktif mencari kerja.
Sebab berlakunya pengangguran
Faktor utama yang menimbulkan pengangguran
adalahkekurangan pengeluaran agregat. Para pengusaha memproduksi barang
dan jasa dengan maksud untuk mencari keuntungan. Keuntungan tersebut hanya akan
dapat diperoleh apabila para pengusaha dapat menjual barang yang mereka
produksikan. Semakin besar permintaan, semakin banyak barang dan jasa yang akan
mereka wujudkan. Kenaikan produksi yang dilakukan akan menambah penggunaan
tenaga kerja. Dengan demikian terdapat hubungan yang erat antar tingkat
pendapatan nasional yang dicapai dengan penggunaan tenaga kerja yang dilakukan;
semakin tinggi pendapatan nasional, semakin banyak penggunaan tenaga kerja
dalam perekonomian.
Faktor-faktor lain yang menmbulkan pengangguran (i)
menganggur karena ingin mencari kerja lain yang lebih baik, (ii) pengusaha
menggunakan peralatan produksi modern yang mengurangi penggunaan tenaga kerja,
dan (iii) ketidak sesuaian di antara keterampilan pekerja yang sebenarnya
dengan keterampilan yang diperlukan dalam industri-industri.
Jumlah kesempatan kerja
Jumlah tenaga buruh buruh yang sedang bekerja untuk
orang lain atau perusahaan lain dan untuk usaha milik sendiri secara sepenuh
waktu. Tenaga buruh yang tidak bekerja atau sedang bekerja tetapi jumlah jam
kerjanya terbatas digolongkan sebagai pengangguran.
Tenaga buruh atau angkatan kerja
Jumlah penduduk yang tergolong dalam umur antara 15
tahun hingga 64 tahun, yang sedang bekerja atau secara aktif sedang mencari
pekerjaan.
MASALAH
TENAGA KERJA DAN PENGANGGURAN
Pengangguran dan
Kesempatan Kerja merupakan dua hal yang tidak dibahas secara insentif pada masa
krisis sekaran ini. Padahal, masalah ini sangat penting karena menyangkut
hampir semua warga masyarakat, dan mempunyai dampak sosial-ekonomi yang krusial
jika tidak dipecahkan secara krusial. Persoalan yang paling mendasar dalam
ekonomi ini menjadi tanggung jawab pemerintah, terutama pemerintah daerah.
Kondisi Pengangguran
Pada
bulan April 1999 pemerintah mengumumkan bahwa tingkat pengangguran terbuka
mencapai 5 juta orang. Pada massa sebelum krisis, khususnya tahun
1996, tingkat penggaguran terbuka mencapai tidak kurang dari 4,9 persen atau
sekitar 4,4 juta orang. Hampir seluruh sektor dan kegiatan ekonomi mengalami kontraksi,
kecuali sektor pertanian, yang secara langsung menyebabkan pengangguran.
Yang
paling parah adalah sektor bangunan, di mana pada tahun 1998 silam tumbuh
sekitar -30 persen (negatif). Sektor keuangan juga tidak kalah tingkat
kontraksinya terutama karena banyak bank mengalami kebangkrutan akibat krisis
utang luar negeri, dan banyak memberi kredit pada sektor yang spekulatif. Belum
lagi angka pengangguran dari angkatan kerja baru, yang tidak bisa memasuki
pekerjaan karena kondisi krisis dan stagnasi berbagai kegiatan ekonomi. Jumlah
angkatan kerja baru tersebut setiap tahun diperkirakan mencapai 2,7 orang.
Kebijakan dan Program
Karena itu, masalah pengangguran ini bersifat
krusial, yang terasa bagi masyarakat dan pemerintah sampai heirarki yang paling
bawah (kecamatan dan desa). Kebijakan untuk mengatasi pengangguran harus
bersifat utama, yang secara pararel dilaksanakan sejalan dengan proses
pemulihan itu sendiri. Pada tingkat pusat, kebijakan jaring pengaman sosial
perlu mencakup program untuk memerangi pengangguran ini. Artinya, sektor –
sektor ekonomi rakyat dapat dibangun kembali dengan bersandarkan pada
pengeluaran pemerintah pusat maupun daerah.
Di
negara industri pada awal pertumbuhannya, upaya memerangi pengangguran juga dimotori
oleh pemerintah dengan cara membangun jaringan jalan yang panjang, bendungan
dan kegiatan produktif lainnya yang berdampak luas terhadap penyerapan tenaga
kerja. Pemerintah daerah dapat mengambil inisiatif untuk program – program ini
dengan sumber dana dari pajak daerah, sumbangan pusat, atau inisiatif baru
menjual obligasi daerah. Pada tingkat desa, usaha – usaha yang sama dapat
dilakukan melalui kelembagaan lokal. Di Bali dikenal Subak, memperkuat
Kelembagaan Nagari di Sumatra Barata tau menhidupkan lumbung desa di Jawa, yang
basisnya pertanian. Lembaga – lembaga tersebut mulai berguguran setelah
modernisasi ekonomi yang tidak ramah menghilangkan peranannya bagi perekonomian
desa. Alasan klasiknya adalah inefisiensi. Faktor mendasar dari upaya pemecahan
persoalan pengangguran dan penciptaan kesempatan kerja juga terletak pada
kelemahan kelembagaan pada tingkat Pemerintah Daerah.
Analisis
Berdasarkan
resume atau kesimpulan di atas maka kelompok kami memberikan análisis sebagai
berikut : bahwa masalah tenaga kerja dan pengangguran di Indonesia dari tahun
ke tahun semakin bertambah, hal ini dapat terlihat dari jumlah angka
pengangguran pada bulan april 1999 yang mencapai tidak kurang dari 13 juta
orang.sedangkan sebelum pada masa crisis pada tahun 1996 angka pengangguran
mencapai 4,4 juta orang. Yang paling parah terjadi pada sektor bangunan di mana
pada tahun 1998 tumbuh sekitar – 30 persen. Sektor keuangan juga tidak kalah
parahnya terutama karena banyak bank mengalami kebangkrutan akibat krisis utang
luar negeri dan banyak memberi kredit pada sektor yang spekulatif. Jadi
penambahan angka pengangguran diakibatkan dari dua aspek, yaitu: angkatan kerja
baru yang tidak bisa bekerja dan pekerja yang terlampar dari pekerjaanya akibat
crisis dan kebangkrutan dunia usaha.
Adapun
kebijakan dan program yang harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi
pengangguran harus dilaksanakan sejalan dengan proses pemilihan itu sendiri.
Adapun kebijakan dan program pemerintah adalah:
Kebijakan jaring pengaman sosial perlu untuk
mengatasi pengangguran ini. Jadi sector-sektor ekonomi rakyat dapat di bangun
kembali dengan bersandar pada APBN dan APBD untuk dapat menghidupkan denyut
nadi ekonomi rakyat agar partisipasi ekonomi dapat lebih luas.
Membangun jaringan jalan yang panjang, bendungan,
dan kegiatan produktif lainnya yang berdampak kepada penyerapan tenaga kerja
pola ini dapat ditiru pemerintah untuk pembangunan infrastruktur produksi di
pedesaan, baik untuk jaringan irigasi kecil, pasar-pasar tradisional,
jalan-jalan pedesaan.
Kebijakan yang ditempuh untuk menciptakan lapangan
kerja formal dan meningkatkan produktivitas pekerja dilaksanakan
dengan: Menciptakan fleksibilitas pasar kerja dengan memperbaiki
aturan main ketenagakerjaan yang berkaitan dengan rekrutmen, outsourcing,
pengupahan, PHK, serta memperbaiki aturan main yang mengakibatkan perlindungan
yang berlebihan.
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas
Tenaga Kerja serta Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan
